AKTIVIS Kabupaten Bandung, H Asep Badrun Mulyana mengaku prihatin, dengan adanya kewajiban bagi para pengusaha di Kabupaten Bandung menebus dokumen proyek. Itu diberlakukan bukan saja pada pemenang tender, tetapi juga bagi pengusaha yang dapat pekerjaan dengan penunjukan atau PL.
“Saya prihatin kenapa saat Pemkab Bandung sedang bersih-bersih dari praktek pungli, ko kegiatan menebus dokumen proyek masih ada,” ungkapnya saat ditemui kemarin sore (21/3/2019) di kediamannya, Katapang, kab Bandung.
Dia menjelaskan, aksi tebus dokumen proyek tidak ada aturannya, baik Undang -undang maupun perda tidak ada pasal yang mengatur kewajiban tetsebut.
“Ya kan engga ada aturannya, jadi kewajiban menebus dokumen itu sama saja dengan pungli, dan itu wajib diberantas,” ungkapnya.
Kewajiban meni nya dokumen imbuh Asep, telah berlangsung lama dan sudah menjadi rahasia umum, nilainya disesuaikan dengan besaran proyek. Untuk PL tarif yang dibebankan antara Rp 2 juta hingga Rp 3 juta, tetapi bagi proyek yang nilainya miliaran bisa sampai puluhan juta.
Kegiatan itu jelasnya,terjadi tidak hanya di dinas teknis saja, tetapi hampir di seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). “Aktivitas menebus dokumen proyek itu terjadi di OPD yang bekerja sama dengan pihak ke III,” imbuhnya.
Asep menjelaskan, kewajiban pengusaha untuk menebus dokumen sebenarnya telah berlangsung sejak dulu. Yang melakukan biasanya staf, tapi bukan inisiatifnya dia hanya disuruh atasannya saja.
” Jadi kewajiban menebus dokumen proyek bukan inisiatif staf, mereka itu disuruh dan aksi pungli itu sepengetahuan pimpinannya. Bohong jika pimpinan mereka tidak tahu, sebab hasil.kutipan itu pun disetirkan pada atasan,” paparnya.
Mengenai tidak adanya pihak yang melapor ke tim Sapu bersih pungutan liar (saber pungli), menurut Asep banyak aspek yang jadi pertimbangan pengusahaa, diantaranya praktek tebus dokumen itu dilakukan “di bawah meja” alias tidak ada bukti setoran, atau kwitansi.
“Itu yang mengkibatkan praktek pungli seperti itu tetap ada, karena mereka merasa aman. Kasihan sama Pak Bupati, selalu sibohongin aparatnya,” jelas Asep.
Jadi untuk memberantas pungli seperti itu, tim saber kerjanya harus ekstra. “Ya OTT, OTT deh. Namun tim saber itu manusia pasti ada lengahnya. Selain itu jumlah anggotanya terbatas,” pungkasnya.(nk/hen/bas)
