KETUA DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bandung, Gun Gun Gunawan, menegaskan, untuk menjadi pemenang dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024, setiap partai politik memiliki strateginya masing- masing.
“Untuk jadi pemenang Pemilu, setiap partai memiliki strategi masing – masing,” ujarnya saat dihubungi lewat telpon, Jumat (20/1/2023).
Untuk itu, Gun Gun mengaku tidak ambil pusing dengan kegiatan jalan sehat yang diusung Partai Nasioanal Demokrat (NasDem), Minggu (22/1) besok.
Pada kegiatan yang rencananya dilaksanakan di sekitar Stadion si Jalak Harupat Kabupaten Bandung, NasDem akan menghadirkan calon Presiden yang diusungnya, Anies Baswedan.
“Silakan saja, monggo, mau siapapun, yang penting jaga ketertiban,” ujarnya.
“Yang lain biar urusan KPU, Bawaslu dan pihak kepolisian,” sambungnya.
Sementara, Ketua DPD Partai Garuda Jawa Barat, Wida Hendrawati tak mepermasalahkan kehadiran Anies Baswedan pada acara jalan sehat di Kabupaten Bandung.
Pada kegiatan yang digagas Partai NasDem, Wida mengingatkan, agar tidak bernuansa kampanye mengingat Anies telah dideklarasikan sebagai calon presiden dari NasDem.
“Karena tahapan kampanye belum dimulai. Bahkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) juga belum membuka pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Jadi bila beliau datang untuk memerkenalkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden, itu tidak sah,” ujarnya.
Meski masih ada perbedaan pendapat antara KPU dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait sosialisasi, Wida tetap meminta kepada partai politik lain untuk menghindari kegiatan yang bernuansa politis.
Karena tahapan kampanye atau pemilu belum sepenuhnya dimulai.
“Silakan saja membuat acara atau kegiatan apapun, asal jangan ada ajakan memilih ke masyarakat, karena tahapan kampanye belum dimulai,” pungkasnya.
Diwartawakan sebelumnya, Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Kahpiana, mengingatkan dalam kegiatan jalan sehat tersebut, tidak jadi ajang kampanye, seperti ; mengajak, menyampaikan visi misi dan lainnya.
Selain itu tidak ada pengarahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat publik lainnya, termasuk Kepala Desa (Kades). (nk)
