GUDANG arsip yang berada di kantor ATR/BPN se Indonesia, termasuk di Kabupaten Bandung sudah over load. Tetapi luas kantornya tidak berubah.
Demikian dikatakan Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat berkunjung ke kantor BPN Kabupaten Bandung di Soreang, Jawa Barat, Minggu(9/6/2024).
“Di BPN itu dokumennya banyak dan tebal-tebal. Di BPN Kabupaten Bandung 30 persen isi gedungnya itu dokumen, warkah yang numpuk hingga ke atas,” paparnya.
“Saya sampaikan itu harus dijaga keamananya, karena bagaimana pun itu dokumen negara yang harus dipertahankan,” sambung AHY.
Untuk mengatasi masalah itu, jelasnya, BPN tengah berinovasi bagaimana agar sertifikat itu bisa alih platform, seiring dengan semangat transformasi digital diseluruh layanan publik, termasuk sertifikat.
” Kita ingin sertifikat itu satu lembar, maksudnya sertifikat elektronik masuk dalam data base dan ada barkotnya. Itu lebih aman karena sudah tersimpan semua, tidak mudah diduplikasi, digandakan atau dipalsulan oh siapapun termasuk oleh mapia tanah,” terangnya.
Dengan sistem digitalisasi, seharusnya proses pembuatan sertifikat lebih mudah, cepat tranfaran, akuntable dan efisien.
Tetapi ujarnya, semua itu perlu proses dan sosialisasi. Karena belum tentu semuanya paham, bahwa sertifikat yang fisik ini (dalam bentuk buku) bisa diurus menjadi sertifikat elektornik.
“Ini sedang kita galakan dan ini pun arahan dari bapak Presiden Jokowi, bahwa ke depan segala urusan administrasi pertanahan di bawa keranah digital ini butuh sumber daya, administrasinya harus kita training dulu,agar lebih baik,” paparnya.
Selain itu, AHY menjelaskan, jika saat ini ada pelayanan pertanahan akhir pekan (pelataran) berlaku diseluruh ATR/BPN se Indonesia.
“Jadi dengan dibukanya loket di akhir pekan, sabtu dam minggu memberikan kesempatan pada warga yang tidak bisa mengurus tanahnya di hari kerja (Senin – jumat) bisa datang langsung tanpa perantara,” tuturnya.
Yang membedakan pelayanan hari kerja dan pelataran, pada saat pelayanan akhir pekan masyarakat bisa datang langsung, sehingga tidak perlu diwakilkan oleh siapapun. Dengan demikian bisa langsung mengetahui prosedur oengurusan secara umum jauh lebih sederhana dan cepat.
” Ini yang terus kami galakan, pelayanan BPN itu harus makin profesional semakin humanis tapi juga lebih cepat dan mudah. Dengan demikian masyarakat harus terlayani dengan baik,” ungkapnya.
AHY menilai, pelataran akan lebih efektif, seperti di Bandung yang merupakan salah satu kabupaten besar di Jawa Barat, bahkan kota/kabupaten lain di indonesia. Dengan 1 juta lebih, bidang tanah di Kabupaten Bandung, dalam sebulan ada 3- 5 ribu kinjungan yang akan memohon sertifikat.
“Sangat signifikan adanya tambahan dua hari pelayanan di akhir pekan. Konsekwensi semua harus bekerja, dan itu bentuk perhatian dari pemerintah,” ucapnya.
Sebelumnya AHY blusukan, untuk membagikan 25 sertifikat program PTSL di Desa Kopo, Kecamata Kutawaringin, Kabupaten Bandung. (nk).
