BUPATI Bandung Dadang Supriatna berencana untuk mengevaluasi program atau belanja yang diusulkan oleh setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
Jika ditemuka belanja tidak penting akan langsung dicoret, anggarannya dialihkan untuk mendukung pelaksanaan belanja visi misi.
“Saya minta kita fokus kepada belanja visi misi dan 57 rencana aksi di 2026. Kita fokus menyelesaikan janji politik kepada rakyat,” jelas Dadang Supriatna saat rapat koordinasi (Rakor) di Rumah Jabatan Bupati Bandung, Senin (26/1/2026).
Dia mengatakan, tantangan yang dihadapi Pemkab Bandung saat ini tidaklah ringan, terutama menghadapi pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang mencapai hampir Rp 1 triliun.
Hal itu, ujar Dadang berimbas pada APBD Kabupaten Bandung yang ditargetkan Rp 7,3 triliun di tahun ini menjadi Rp 6,2 triliun.
Oleh karena itu, harapnya, kaitan rencana belanja tahun 2026 lebih memprioritaskan pada belanja visi misi. Belanja dinas yang tidak terlalu penting coret saja,” tegasnya.
Dalam rakor bulanan tersebut, dia menginstruksikan agar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) memprioritaskan semua usulan program yang berkaitan erat dengan visi misi dan janji politik pasangan Dadang Supriatna dan Ali Syakieb.
“Saya minta Bapperida fokus untuk mengevaluasi setiap usulan program. Belanja yang tidak penting, alihkan untuk hal-hal mendesak seperti pembangunan RSUD Cimenyan, pembangunan jalan dan jembatan,” tegasnya.
Selain itu, Dadang menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran pada Triwulan 1 (TW 1) dengan target serapan minimal Rp 500 miliar.
“Saya minta terutama kepada dinas-dinas yang sudah ekspos kepada saya, untuk segera melakukan percepatan penyerapan anggaran. Kita harus memastikan bahwa setiap program yang sudah disetujui bisa segera direalisasikan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Dadang Supriatna mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN dan karyawan Pemkab Bandung atas kinerja baik yang ditunjukkan selama tahun 2025.
” Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025 di Pemkab Bandung tidak terjadi gagal bayar. Ini menandakan bahwa seluruh ASN dan karyawan memiliki komitmen tinggi dan disiplin dalam melaksanakan tugas,” ucapnya
Padahal, jelasnya, mayoritas kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami gagal bayar termasuk pemerintah provinsi Jawa Barat yang mengalami gagal bayar sekitar Rp 631 miliar di tahun kemarin.(nk)
