KETUA Komisi A DPRD Kabupaten Bandung Erwin Gunawan menegaskan, dana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bandung 2020 relatif besar, jadi tidak ada alasan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tambahan anggaran.
“Dewan sepakat dengan Bupati, tidak setuju dana KPU ditambah. Anggaran pilkada itu cukup besar, mengapa minta tambah lagi,” ujarnya pada wartawan, Jumat (19/6/2020) di Soreang.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, dana KPU termasuk yang utuh tidak terkena refocusing, tidak seperti anggaran dinas/ instansi yang direalokasi sekitar 30 prosesnan. Dia menjelaskan, anggaran yang ada sebaiknya diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid 19.
Pemilukada ditengah pandemi Covid 19, tidak boleh melanggar protokol kesehatan, sehingga ada pengurangan hak pilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), dari 800 orang menjadi 500 hak pilih. Menurut Erwin solusinya, bukan meminta tambahan anggaran. Tetapi KPU sebaiknya berupaya dengan cara lain, misalnya dengan menambah waktu pemilihan.
Menurutnya, KPU tidak perlu menambah jumlah TPS dari sekitar 5448 menjadi 6876. Tetapi untuk memghindari kerumunan bisa dengan menambah waktu pemilihan dari jam 7.00 sampai 16.00 Wib.
” Biasanya kan waktu pemilihan sampai jam 12.00, sekarang tambah hingga sore hari. Selain itu agar tidak terjadi kerumunan, hak pilih datang ke TPS secara bergilir,” tuturnya, seraya menambahkan dengan tambahan waktu pasti ada penambahan honor petugas KPPS. Tapi jika dibanding dengan.membangun TPS, biayanya relatif lebih murah.
Dari pada meminta tambahan anggaran jelasnya, KPU sebaiknya meningkatkan kinerjanya. Karena sosialisasi Pilkada saat ini belum optimal. Buktinya, banyak masyarakat yang belum tahu jika Kabupaten Bandung akan melaksanakan Pemilukada, pada Desember nanti.
Selain itu politisi partai bergambar kepala banteng moncong putih ini, berharap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung harus tegas dalam menegakan aturan atau sanksi. Terutama pada Aparat Sipil Negara (ASN) yang menjadi timses salah satu bakal calon (balon) bupati/wakil bupati Bandung.
Sebelumnya Bupati Bandung, Dadang M Naser mengaku, sulit untuk merealisasikan permintaan tambahan anggaran dari KPU.
“Ini mohon, KPU untuk sama-sama prihatin dengan kondisi dana, kami sedang kesulitan. Anggaran Pilkada di Kabupaten Bandung merupakan yang terbesar di Indonesia dan pemilih terbesar juga,” tegas Dadang
KPU meminta tambahan anggaran dari Rp 121,5 miliar menjadi Rp 129 miliar. Penambahan dana pemilukada itu untuk penambahan TPS sebanyak 1.428 TPS. (nk)
