SEKITAR 99,57 persen lebih penduduk Kabupaten Bandung terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Kondisi itu membuat Bupati Bandung, Dadang Supriatna kembali diganjar penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Pemerintah Pusat.
Piagam itu diterima Bupati Bandung, dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin, di Krakatau Grand Ballroom TMII – Jakarta Timur, Kamis (8/8/2024).
Penghargaan yang sama juga diterima Dadang Supriatna tahun 2023, dengan capaian UHC 96,89%.
Dadang mengungkapkan, berdasar data BPJS Kesehatan Soreang, tercatat per 1 Agustus 2024,UHC di Kabupaten Bandung mencapai 99,57% atau 3.733.067 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 3.749.172 jiwa.
“Artinya, Kabupaten Bandung telah melampaui target nasional yang ditetapkan pemerintah sebesar 98%,” jelasnya.
“Terima kasih pula kepada BPJS Kesehatan Cabang Soreang yang telah bekerja keras bersama Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat Kabupaten Bandung bisa terjamin ke dalam Program JKN”, sambungnya.
Dengan tercapainya UHC di Kabupaten Bandung, ucapnya, maka fasilitas kesehatan juga harus lebih optimal utamanua dalam pelayanan.
Sementara Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin memberikan apresiasi, atas upaya dan kerja keras pemerintah daerah yang konsisten dalam mendukung program JKN sebagai salah stratifikasi nasional sejak 2014.
“Saya berharap pemerintah daerah turut mendorong upaya peningkatan mutu layanan kesehatan. Salah satunya melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan merata, sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengakses layanan tersebut,” ungkap Ma’ruf Amin.
Tahun ini Wapres memberikan penghargaan pada kepala daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia. Program JKN-KIS sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya xakupan kesehatan semesta atau UHC di Indonesia.
Pencapaian UHC di berbagai daerah, katanya, menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan dari International Social Security Association (ISSA). Apresiasi diberikan Presiden ISSA, Mohammed Azman.
Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.
Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan, secara nasional peserta JKN per 1 Agustus 2024 mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen.
Oleh karena itu, Ghufron menjelaskan, untuk memastikan akses layanan kesehatan masyarakat pihaknya telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
” Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, jumlah itu meningkat di 2023 menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62%,” terang Ghufron.
Sementara di 2023 ungkapnya, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan dana hingga Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik. (nk)
