Dra. Hj. Nina Setiana., M.Si : Pemotongan Dana PKH Perlu Ditelusuri

MENYIKAPI keluhan warga RW 7 Desa Margaluyu Kecamatan Pangalengan, tentang potongan dana Program Keluarga Harapan (PKH), Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Bandung Dra. Hj. Nina Setiana., M.Si mengungkapkan, masih perlu meluruskan informasi yang tengah berkembang saat ini.

“Ada warga yang berinisiatif memberikan uang kepada ketua kelompok RW 7, namun tidak ada instruksi dari pendamping PKH atau anjuran untuk mengumpulkan uang, “ungkap Nina, Rabu (20/3/2019) di Soreang.

Informasi menyebutkan, seorang warga Cecep (31) telah menerima laporan dari 8 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengaku telah mengalami pemotongan sebesar 10-30%

Nina menyatakan, saat ini pemerintah bersama pihak kepolisian dan perangkat desa tengah menyelidiki kejadian itu. Secara kronologis ujarnya, kejadian tersebut bermula saat pencairan dana PKH tahap 1 tahun 2019, yakni pada tanggal 25 Januari lalu.

Saatt itu, lanjut Nina pendamping PKH nya sedang melaksanakan ibadah umroh dari 17 Januari sampai 3 Februari 2019. Sepulang umroh, kemudian diselesaikan dengan cara mengumpulkan semua KPM Desa Margaluyu, pihak pendamping, dan kepala desa.

” Dalam pertemuan itu dibahas mengenai permasalahan yang sebenarnya, dan jawaban KPM pada waktu itu tidak ada pungutan yg dilakukan pendamping PKH, atau pun intruksi untuk mengumpulkan uang. Ketua kelompok yg menerima uang dari warga juga sudah mengembalikannya”tegas Nina.

Dia menjelaskan, PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan.

PKH bertujuan, mengurangi beban RTSM dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan.

“Program ini kan ditujukan sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (anak usia sekolah) maupun kehadiran di fasilitas kesehatan (anak balita dan ibu hamil). Mengenai adanya pemotongan dana, pastinya kita akan tanggapi secepatnya, karena temuan kemarin sedang diselidiki, bahkan melibatkan aparat hukum seperti kepolisian dan koramil,” paparnya.

Berdasarkan informasi di lapangan lanjutnya, tidak ada pendamping PKH yang melakukan pemotongan kepada KPM di Desa Margaluyu Pangalengan, apalagi penyaluran dana yang tidak transparan.(nk/hen/bas).

Categories: Regional

dialogpublik.com