DPRD Pertanyakan Bantuan CSR Untuk Penanganan Covid – 19

DPRD Kabupaten Bandung mempertanyakan, dana bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk penanganan dampak Covid -19.

“Salah satu fungsi dewan itu kan pengawasan. Termasuk mengawasi pengumpulan dana CSR tujuannya untuk penanganan masalah yang terdampak Covid-19 ,” jelas Ketua Komisi A, Erwin Gunawan, Senin (13/4/2020) di Soreang, Kabupaten Bandung,Soreang.

Dalam surat bernomor 611.1/844/DPMTSP disebutkan jika PMA atau PMDN di lingkungan Kabupaten Bandung diharapkan ikut mengaloksikan dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) triwulan 1, 2020 untuk pengadaan sembako bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

Pada surat yang tidak ditandatangani Ketua Gugus Tugas Kabupaten Bandung itu, dijelaskan sumbangan dari perusahaan tersebut dikumpulkan di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu ( DPMTSP) yang difungsikan sebagai posko penyimpanan bantuan.

Pengumpulan bantuan dari PMA/PMDN tidak salah, hanya pengalokasiannya harus tepat sasaran. Jadi ujar Politisi PDI Perjuangan ini, pihaknya mempertanyakan, jumlah bantuan yang sudah terkumpul termasuk perusahaan yang sudah mengirimkannya ke posko atau DPMTSP.

Selain itu jelasnya, pengalokasikan bantuan CSR tersebut dilakukan oleh siapa. Jangan sampai digunakan kepentingan politik pihak atau organisasi tertentu. Namun, jika penyalurannya dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) sumber datanya.harus valid. “Data yang digunakannya itu yang mana, apakah hasil pendataan RT, RW atau yang tercatat di Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos),” tuturnya.

Jadi imbuhnya, untuk membagikan bantuan CSR, datanya harus jelas terlebih dahulu, biar tidak terjadi warga yang menerima doble bantuan. ” Jadi masyarakat yang sudah menerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan ( PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak perlu menerima.bantuan untuk penanganan masyarakat yang terkena dampak virus corona,” jelasnya.

Erwin menambahkan, Pemkab Bandung kurang transparan mengenai bantuan dari CSR. Selama ini yang disosialisasikan, .bantuan dari pemerintah pusat, Provinsi dan APBD Kabupaten Bandung.

” Jadi Dewan itu kan harus memgawasi, bukan cuma bantuan yang bersumber dari APBD dan APBN, tapi dari para pengusaha pun harus diawasi, terutama sistem pengalokasiannya tepat sasaran atau tidak” pungkasnya. (nk)