KETUA Komisi C DPRD Kabupaten Bandung Yanto Setianto, mempertanyakan, anggaran Kecamatan Margahayu di 2023 yang tinggal Rp 6 miliar.
“Kalau melihat historis, anggaran Margahayu itu tak pernah kurang dari Rp 9 miliar sampai Rp 10 miliar,” jelasnya yang dihubungi usai monitoring evaluasi (monev) Musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) Kecamaatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Rabu (9/2/2022).
“Dengan Rp 6 miliar , kami akan mempertanyakan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), alasannya seperti apa. Karena PAD kan terus naik, apakah ada hal-hal yang bisa menyedot anggaran lain, sehingga bisa mengurangi pagu anggaran kecamatan? ” imbuhnya.
Jika diratakan setiap kecamatan dapat kucuran anggaran Rp 10 miliar, ujar Yanto, dana APBD yang dialokasikannya hanya Rp 310 miliar.
“Sekarang Margahayu saja hanya Rp 6 miliar, jumlah itu tidak sebanding dengan APBD Kabupaten Bandung yang nilainya triliunan,” tegasnya.
Yanto berharap, digelarnya musrenbang tingkat kecamatan jangan sekedar memenuhi aturan perundang-undangan.
Karena menurutnya, musrembang diadakan untuk merencanakan pembangunan secara botton up, jadi sesuai kebutuhan masyarakat dan diakomodir oleh Pemda.
“Yang lebih tahu persis permasalahan di daersh itu, ya masyarakatnya itu sendiri, ” ucapnya.
Yanto juga mempertanyakan pagu anggaran di Kecamatan Margahayu, dari nilai Rp 6 miliar ternyata masih bersisa sekitar Rp 400 jutaan.
Menyikapi hal itu, Camat Margahayu, Mochammad Ischaq mengatakan, berdasarkan laporan dari para kepala desa, hal itu berdasarkan usulan dari desa dan
ada kriterianya. .
“Dalam setiap kegiatan, .dinas itu membuat kriteria. Nah, kriteria itu lah yang harus disinkronkan. Makanya hari ini akan dibahas agar bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ” katanya.
Menurutnya, kriteria itu antara desa atau Kecamatan harus dibedakan. Margahayu, ujarnya, penduduk padat sehingga sulit untuk mensinkronkan.
“‘Nanti akan diselaraskan, mudah-mudahan sisa pagu anggaran Rp 400 sekian juta bisa terserap, ” katanya.
Kriteria paling dominan ungkap Ischaq, yakni dari Dinas Kesehatan.
Kemudian Dinas Pertanian, meskipun alokasi amggaran relatif.besar, tetapi sulit untuk diimplementasikan karena lahan pertanian di Margahayu sedikit.
Kecuali program yang digulirkan itu pertanian perkotaan, seperti menanam pohon pake sistem hidroponik, termasuk pengembangan budi daya lele.
” Itu kan bisa di lahan sempit, dengan menggunakan terpal. Mudah-nudahan kita dorong dalam penyelarasan bisa terakomidir, ” Katanya.(nk)
