DPRD Kabupaten Bandung akan mendorong pengalokasian anggaran sekitar Rp800 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 untuk subsidi langsung kepada masyarakat.
Anggaran tersebut diarahkan untuk berbagai program pro rakyat yang dapat mendorong penguatan ekonomi, ketahanan sosial, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, M.A. Hailuki, menyatakan pengalokasian itu merupakan bentuk keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan rakyat, terutama kelompok menengah ke bawah yang masih menghadapi tekanan ekonomi.
“Di tengah keterbatasan, kami tetap berupaya mengalokasikan sekitar Rp800 miliar dalam RAPBD 2026 untuk belanja subsidi langsung kepada masyarakat,” ujar Hailuki dalam keterangannya, Rabu (26/11/2025) malam.
Menurutnya, DPRD akan memastikan penganggaran ini tidak hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar terlaksana secara efektif.
Dia menjelaskan subsidi tersebut mencakup berbagai bentuk dukungan, mulai dari jaminan kesehatan, keselamatan kerja, bantuan sosial, modal usaha, bantuan alat produksi, ketahanan pangan, pelatihan keterampilan, pembukaan lapangan kerja, beasiswa pendidikan, hingga perbaikan rumah tidak layak huni.
“Kami ingin agar masyarakat tidak hanya dibantu sesaat, tetapi juga didorong untuk berdaya. Bantuan modal usaha dan pelatihan, misalnya, bisa menjadi pintu kemandirian ekonomi keluarga,” terangnya.
Ia menambahkan pemberian subsidi tidak boleh tertutup, harus didesain dengan sistem yang dapat diakses masyarakat secara adil.
“Semua alokasi belanja subsidi langsung tersebut harus dibarengi dengan keterbukaan akses agar masyarakat yang menikmati yang benar-benar berhak menerima,” katanya.
Hailuki juga mengingatkan agar pemerintah daerah memperkuat mekanisme verifikasi penerima bantuan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan program.
“Kita harus memastikan program-program pro rakyat yang kita upayakan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat menengah ke bawah,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa DPRD akan memainkan peran pengawasan secara ketat.
“Kami tidak ingin anggaran ini menguap di atas kertas. DPRD akan mengawal implementasinya sampai masyarakat benar-benar merasakan manfaat,” imbuh Politisi Partai Demokrat ini.
Sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, ia juga menyampaikan komitmen politik fraksinya untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil.
“Bagi kami, keberpihakan kepada rakyat adalah bentuk tanggung jawab, bukan sekadar jargon politik. Semoga ikhtiar ini dapat terimplementasi tepat sasaran agar masyarakat terbantu dan benar-benar merasakan manfaatnya,” tutur Hailuki.(Nk)
