PEMPROV Jabar segera menerapkan sistem proaktif tes kepada ODP (Orang Dalam Pemantauan) dalam penanganan penyebaran COVID-19 di Jabar.
Pemerintah pusat sudah mengizinkan pemerintah daerah menangani pasien terduga COVID-19. Meski begitu, pengumuman hasil tes ODP tetap merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hla tersebut di sampaikan Gubernur Jabar, M.Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Jum’at (13/3/2020).
“Kami akan melakukan proaktif tes, jadi dua hari lalu Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sudah menyampaikan akan ada desentralisasi testing. Sambil menunggu, kita bisa lebih dulu inisiatif karena kita punya alatnya baik di RS maupun lab di Unpad,” ujar emil.
Dengan proaktif tes dapat membantu memastikan perluasan jangkauan orang dengan status ODP. Sebelumnya, proaktif tes dilakukan pemerintah pusat terhadap orang dengan status PDP (Pasien Dalam Pengawasan).
“Jadi definisi dipantau itu adalah orang yang tidak di ke rumah sakit tapi punya histori berdekatan dengan yang PDP. Jadi semua yang dicurigai berhubungan dengan yang PDP akan dites sesuai izin dari pemerintah pusat,” katanya.
Terkait dengan hal tersebut DPRD Jabar akan mendukung penuh langkah Pemerintah provinsi Jawa Barat dalam mengatasi dan menangani penyebaran virus Covid-19.
Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru’yat mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah cepat dan proaktif Pemda Provinsi Jabar dalam penanganan penyebaran COVID-19.
Dalam penerapan proaktif tes, tentu memerlukan anggaran dan kita akan alokasi anggaran dengan memperhatikan mekanisme dan ketentuan berlaku, ujar Ahmad Ru’yat kepada wartawan usai menghadiri rapat koordinasi dengan pimpinan DPRD Jabar terkait perkembangan COVID – 19 di Gedung Sate, Kota Bandung, Jum’at (13/3/20).
Achmad juga mengimbau kepada masyarakat untuk memperkuat kekebalan tubuh karena COVID-19 sulit masuk kepada tubuh yang prima.
“Pada prinsipnya kami DPRD mengimbau seluruh masyarakat di Jabar untuk memperkuat kekebalan tubuh agar prima karena virus sulit menulari orang dengan kondisi yang prima,” ujarnya.(DP)
