DPR RI mengapresiasi program Gerakan Bersih Indah Sehat dan Aman (BISA) serta Bantuan Lauk Pauk Siap Saji ( BALASA). Ke dua program tersebut merupakam kebijakan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf RI) untuk pemulihan ekonomi terutama di bidang pariwisata.
“Kementrianparekraf RI itu anggarannya dipotong ditunjukan pada saat recovery, yaitu untuk mengembalikan sektor ekononi terutama di bidang pariwisata. Karena yang paling berdampak pandemi corona adalah sektor pariwisata hampir 90 persen habis,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, Sabtu (18/7/2020) di Rancaupas, Kabupaten Bandung Jawa Barat.
Saat itu Dede Yusuf menggelar acara serimonial memberi bantuan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak Covid 19 di Kabupaten Bandung, melalui Gerakan BISA dan BALASA. Hadiri pada kesemoatan itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, H Yosep Nugraha.
Pemulihan sektor pasiwisata ujarnya, dimulai Agustus sampai Desember nanti, jadi pada masa itu dimulai dengan kegiatan BISA untuk menggerakkan para pelaku wisata supaya dapat honor kerja usai melakukan kebersihan di tempat wisatanya. Kemudian program BALASA, yaitu bantuan lauk pauk siap saji.
“Awalnya ingin berbentuk sembako karena ada problem nomenlatur dengan gugus tugas, sehingga akhirnya diarahkan pada bantuan lauk pauk siap saji,” papar Dede Yusuf.
Untuk Kabupaten Bandung, katanya, Komisi X mendorong menyalurkan 4200 paket BALASA dan 2800 paket bagi Kabupaten Bandung Barat 2800. “Bantuan ini targetnya para pelaku sektor wisata dan ekonomi kreatif. Bantuan ini baru dilakukan sekarang dan disebar pada pelaku wisata dan ekonomi kreatif yang berada di kabupaten kota atau yang mendaftar ke kita secara individual dan tidak terdata di dinas terkait,” ucapnya.
Untuk program BALASA, ucap Dede, pemerintah menyediakan 200 ribu lebih paket dan bila kurang anggarannya akan ditambah lagi. Sedangkan untuk program BiSA Rp Rp 230.000 ribu per orang / KK untuk dua hari kerja, tujuannya untuk menopang perekonimian warga yang terdampak.
“Kuncinya bantuan ini diberikan selama pemulihan. Tapi untuk program BISA, terus sampai Desember, karena tujuannya untuk daerah-daerah yang belum aktif. Karyawan atau masyarakat wisata ini kan seperti warung tidak dapat penghasilan,” kata Dede..
Dalam kesempatan itu Dede Yusuf, mengungkapkan soal pembahasan program kredit lunak bagi komonitas atau pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif. “Ini menjadi pembahasan Komisi X DPR RI. Jadi dari berbagai organisasi pariwisata seperti PHRI dan ASITA dan lainnya, mereka mengatakan saat ini harus membayar gaji dan lain sebagainya. Permasalahan mereka bukan disembako, tapi butuh dana segar. Nah kami juga mendorong agar komonitas atau pelaku pariwisata ini supaya mendapatkan kredit ringan sekali, jadi bukan kredit murah, tapi ringan sekali,” paparnya.
Para pelaku usaha pariwisata dan usaha kreatif,, harus bertahan hidup karena mengurus zona parwisata itu tidak murah. Karena kalau tidak diurus otomatis akan terbengkalai.
Program kredit lunak , tutur Dede, sedang digodog di kementrian keuangan untuk mengeluarkan peraturan mengenai progran tersebut.
Kemudian ada lagi program BIV, semacam bantuan uang yang diberikan kepada pelaku ekonomi kreatif dan sudah dirilis oleh pemerintah. “Siapa yang mau mendaftar silahkan tapi tentu terbatas sekali,” kata Dede.
Sementara bagi bantuan peralatan (Banper) untuk komunitas budayawan, seniman, sedang diupayakan per kelompok, nilainya hampir Rp 100 juta. Tapi ini benar-benar didata siapa yang memenuhi syarat dan akan segera diturunkan mulai minggu depan,” ujarnya.
Kaitan rencana Gubernur Jabar yang meminta diskon 30 persen bagi tempat wisata, Dede menyatakan apresiasinya. “Saya menyambut baik dan mengapresiasi yang dilakukan gubernur Jabar untuk diskon pariwisata sampai 30 persen. Masyarakat kan masih belum berani ke luar karena takut atau uangnya tidak cukup, tapi ingin liburan,” pungkas Dede Macan Efendi Yusuf. (hen)
