Dorong Peran Aktif Wartawan dalam Pemilu 2024, KPU dan PWI Jabar Gelar Diskusi

PERSATUAN Wartawan Indonesia (PWI) Jawa-Barat, menggelar diskusi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa-Barat di Aula PWI Jabar, Bandung,.Rabu (20/9/2023).

Sekretaris PWI Jawa Barat, Tantan Sulton Bukhawan menjelaskan, kegiatan tersebut guna mendapatkan gambaran terkait pelaksanaan Pilpres dan Pilkada 2024.

“Kita berupaya mencoba mengedukasi kawan kawan media, kita ingin meningkatkan kompetensi wartawan, terutama dalam hal pemberitaan seputa pemilu,” jelasnya.

Terlebih, menurut Tantab,pada pemilu 2019 lalu, banyak bertebaran hoaks yang masif.

“Andil teman teman wartawan sebagai partisipasi dalam pelaksanaan pemilu lalu mencapai, 79 persen. Semoga pemilu 2024 angka partisipasi yang ikut pemilu bisa meningkat” ujarnya.

“Kita harap kerjasama dengan KPU ke depan dapat terus ditingkatkan, terutama bagaimana meminimalisir hoax, sehingga proses demokrasi berjalan sesuai harapan masyarakat,'” imbuh Tantan.

Ketua KPU Jabar Rifqi Almubarrok mengapresiasi kegiatan yang melibatkan pers mahasiswa dari berbagai kampus ini.

Menurutnya,  kegiatan bukan hanya sebagai ajang silaturrahmi, juga menjadi jembatan untuk terus mewujudkan demokrasi di Jawa Barat.

“Pemilu di Jawa Barat sangat luar biasa, pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang banyak mengalami perubahan, mulai kotak suara dari aluminium, jadi kotak fiber, dan itu jadi bahan hoax, masa KPU bikin kotak suara dari dus, dan digembok,” ujar Rifki.

Lalu dia menyebutkan, tentang bilik suara, yang kemudian menjadi bahan hoaks yang menarasikan dan  mendiskreditkan KPU.

“Di masa pandemi covid 19, KPU melakukan pilkada di 8 daerah seperti biasa, menggunakan alat pencoblosan, namun berkat kolaborasi yang kita bangun, partisipasinya sangat bangus,  seperti Pangandaran 22 persen, Idramayu diatas 55 persen. Itu semua berkat informasi yang disampaikan media, bahwa pilkada 2020 terjaga kesehatan dan keselamatan,” katanya.

Mengenai banyaknya petugas KPU yang meninggal di Pemilu 2019, Rifki menyebutkan karena kelelahan.

“Salah satunya karena kelelahan, dan tidak memperhitungkan jumlah suara yang membludak. Karena itu, satu TPS ditetapkan maksimal 300 suara, agar tidak terulang kembali kejadian yang lalu,’ pungkasnya.

Dalam diskusi yang mengangkat tema Pers dan Pemilu 2024 itu, beberapa peserta tampak semangat bertanya seputar pemilu, mulai dari netralitas KPU, peserta pemilu atau parpol, hingga proses pelaksanaan pemilu.

Acara diskusi berlangsung seru dan meriah dipandu Wakil Ketua Bidang kerja sama antar lembaga, Sandy Ferdiana sebagai moderator. (nk).