FENOMENA terjadinya bullying di sekolah,(Pemkab Bandung dan Dinas Pendidikan harus berbenah diri terutama mengenai komunikasi antara orang tua dan sekolah.
Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi, saat di konfirmaai, Senin 16 Oktober 2023.
“Masih banyak PR di dunia pendidikan Kabupaten Bandung, mulai dari kurikulum, kualitas tenaga pengajar, fasilitas, infrastruktur, kemudian admimistrasinya,” ungkap legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Semua itu merupakan PR besar yang dituntut agar segera dibenahi dan diperbaiki oleh Pemkab Bandung dan Dinas Pendidikan,” sambungnya.
Fahmi menyatakan, dirinya berkeinginan melakukan mitigasi mengenai fenomena anak saling membully, dan melakukan kekerasan kepada sesama temannya.
“Konsep kita bikin aja mitigasi bullying, bagaimana mencegah bullying, bagaimana ketika terjadi, bagaimana menolak bully, dan bagaimana memberikan saran kepada orang tua siswa dan anak, agar peristiwa itu tidak terulang kembali,” kata Kang Fahmi.
Dia mengaku, beberapa waktu lalu pernah bicara sebuah sistem tentang apa yang harus dilakukan anak, dan sebaliknya guru juga melakukan apa?, semestinya hal itu bisa terkonversi yang diimplemetasikan melalui pelatihan-pelatihan dan sosialisasi kalau sistemnya sudah ada.
Untuk menvisualisasikan antara guru dan orang tua siswa maka mindset harus sama dan satu tujuan.
“Untuk menyamakan mindset itu adalah tugas bersama, bahwa anak itu di didik bukan dititpkan di sekolah tanpa ada ikatan emosional yang dibangun, bahwa anak di didik di rumah merupakan tanggung jawab orang tuanya, sementara di sekolah menjadi tanggungjawab para guru atau sekolah,” tegasnya.
Dikatakannya, bisa jadi permasalahan persamaan persepsi itu terbentur karena para guru over reaktif yang tidak profesional dalam mendidik anak. Sehingga ada terjadi perbedaan pemahaman karena mindsetnya tidak sama yang bisa memicu terjadinya kesalah pahaman.
“Padahal ada Komite Sekolah dan Forum Orang Tua Siswa bisa memediasi permasalahan yang terjadi di sekolah. Karena tugas dari komite sekolah itu adalah mitra kerja sekolah seperti halnya DPRD dan Pemkab Bandung,” paparnya.
Namun, sangat disayangkan Komite Sekolah hanya bertemu pihak guru atau sekolah tidak ada interaksi. Kalau pun terjadi pertemuan hanya saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan kegiatan kelulusan siswa.
“Disinilah perlunya ada komunikasi antar Komite dan Sekolah dengan memberikan saran juga sumbangsih pemikiran ke sekolah,” ungkapnya.
Makanya, bangun kekeluargaan bergotong royong termasuk juga para guru atau tenaga kependidikan, imbuhnya, harus juga profesional dalam memberikan pengajaran. Tentunya para guru juga harus terus dilatih disosialisasikan bagaimana dalam memberikan pembelajaran bisa proporsional.
“Inilah PR sebenarnya yang harus dilakukan Pemkab Bandung dan Dinas Pendidikan,” tandasnya. (nk).
