Dialogpublik com,- Bupati Bandung, Dadang Supriatna memaparkan keberhasilan dalam membangun Kabupaten Bandung selama satu tahun terakhir di rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Selasa (31/3/2026).
Dadang yang saat itu menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2025 menjelaskan bahwa
Pemerintah Kabupaten Bandung mampu menjaga tren positif indikator pembangunan, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengendalian inflasi, hingga penguatan layanan publik berbasis digital.
“Dokumen LKPJ ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari upaya menghadirkan transparansi, akuntabilitas, dan check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, LKPJ 2025 memuat ringkasan capaian kinerja pembangunan, realisasi program dan kegiatan, serta progres pelaksanaan visi-misi pembangunan daerah.
Dari sisi keuangan, pendapatan daerah tahun 2025 dari target Rp7,33 triliun terealisasi Rp6,89 triliun atau 94,01 persen. Pendapatan tersebut bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp1,81 triliun (81,47%) dari target Rp2,23 triliun.
Pendapatan transfer daerah Rp5,03 triliun (99,31%) dari target Rp5,07 triliun serta pendapatan lain – lain Rp44,62 miliar (127,50%) dari target Rp35 miliar
Untuk realisasi belanja daerah mencapai Rp6,96 triliun atau 92,35 persen dari anggaran Rp7,53 triliun, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung mencatat defisit sebesar Rp61,77 miliar. “Adapun pembiayaan daerah terealisasi optimal, dengan penerimaan mencapai 100,02 persen,” imbuhnya.
Sementara itu, dia menegaskan jika data keuangan yang tetcatat dalam dokumen LKPJ masih bersifat sementara (unaudited) dan akan disempurnakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setelah diaudit oleh BPK RI.
Sedangkan dari aspek pembangunan, ujarnya, sejumlah indikator makro menunjukkan kinerja positif. IPM Kabupaten Bandung tahun 2025 mencapai 75,58 poin, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 74,27 poin.
Pertumbuhan ekonomi meningkat 6,45 persen, yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan menjadi 6,04 persen, kemiskinan ekstrem ditekan menjadi 0,5 persen, dan Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 89,01.
Untuk struktur ekonomi daerah, ucapnya, masih didominasi sektor industri pengolahan dengan kontribusi 51,17 persen terhadap PDRB.
Lebih lanjut, Dadang Supriatna menjelaskan tingkat pengangguran di Kabupaten Bandung naik menjadi 6,68 persen.
” Hak itu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Dadang menegaskan kalau Pemkab Bandung akan terus mendukung program strategis nasional, di antaranya pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di desa dan kelurahan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembangan Sekolah Rakyat.
Selain itu, Dadang mengungkapkan bahwa di tahun 2025, Pemkab Bandung berhasil meraih 67 penghargaan dari tingkat regional dan nasional.
“Prestasi bukan tujuan utama, tetapi menjadi bukti dari kerja keras bersama antara eksekutif dan DPRD dalam mendorong pembangunan daerah,” ungkapnya.
Dia berharap, dokumen LKPJ tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bersama serta mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan. DPRD mendukung dalam bentuk rekomendasi strategis untuk perbaikan kebijakan pembangunan. (nk)
