KETUA Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bandung, Osin Permana, memgapresiasi kinerja Pemkab Bandung di bawah kepemimpinan Dadang Supriatna telah berkembang kearah yang lebih positif dan berhasil meraih banyak penghargaan.
Tetapi harapnya, pemerintah daerah tidak hanya mengejar prestasi dalam bentuk piagam penghargaan, karena prestasi yang lebih substantif yaitu masyarakat sejahtera, lebih maju lahir dan batin.
“Jadi, penghargaan itu sebaiknya dari masyarakat bukan hanya dari lembaga,” jelasnya di Soreang, Rabu (3/5/2023).
Seraya mengucapkan selamat hari jadi ke 382 Kabupaten Bandung, Osin menambahkan, ada beberapa hal yang masih harus dibenahi Pemkab Bandung, diantaranya kualitas pendidikan dan masalah alih fungsi lahan.
Perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi perhatian dari Pemkab Bandung, itu seiring dengan perbaikan mutu pendidikannya.
“Karena daerah maju dilihat dari kekayaan SDM nya, jadi memajukan SDM intinya itu di pendidikan,” tegasnya.
Pelayanan pendidikan di Kabupaten Bandung, harapnya, harus berkualitas, berkeadilan dan ada pemerataan. Jangan sampai pendidikan berkualitas itu hanya ada di wilayah perkotaan.
Jadi, meski di perdesaan tapi harus terdapat sarana pendidikan yang memadai dan berkualitas.
“Artinya dengan pendidikan kita harus bisa mendorong pertumbuhan SDM yang baik dan juga memperkecil jurang kaya dan miskin,” jelasnya.
Permasalahan ujar Politisi Demokrat ini, terkait alih fungsi lahan yang nampaknya sulit dikendalikan.
Di Kabupaten Bandung, kegiatan alih fungsi lahan khususnya lahan produktif menjadi perumahan, relatif masih tinggi. Kegiatan itu jelasnya, akan berdampak pada rusaknya ekosistem lingkungan.
Permasalahan alih fungsi lahan tersebut harus segera diatasi oleh Pemkab Bandung bersama Pempov. Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.
“Sebab masalah alih fungsi lahan ini, ada yang terkait dengan proyek nasional dan Bupati tidak bisa menolak,” katanya.
“Jadi perlu adanya integrasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah,” sambungnya.
Saat ini sektor pertanian tengah menghadapi sejumlah permasalahan, diantaranya dengan berkurangnya lahan pertanian, tidak adanya subsidi pertanian hingga tata niaga pertanian yang tidak stabil.
Padahal, ungkap Osin, banyak pekerja yang terkena PHK beralih profesi di bidang pertanian dan berdagang. (nk)
