SELAMA ini data kemiskinan ekstrim belum akurat, itu berpengaruh pada upaya pemerintah dalam menekannya hingga target di
bawah 10 persen.
Demikian dikatakan anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, Sabtu (27/5/2023) malam.
” Dalam beberapa kali kesempatan, saya ingin pemerintah memperbaiki data kemiskinan,” ujarnya saat dihubungi lewat selularnya.
“Karena seringkali data kemiskinan itu tidak akurat, banyak laporan dari masyarakat yang berhak untuk mendapatkan subsidi atapun bentuk program- program, tapi bertolak belakang dengan mereka yang sebetulnya tidak berhak namun kemudian malah mendapatknya,” sambung Najib.
Menurutnya, masalah data itu perlu segera diperbaiki karena jika masih semrawut seperti saat ini, maka intervensi kebijakan anggaran untuk menekan angka kemiskinan tidak akan efektif.
Meskipun, berbagai intervensi sudah dilaksanakan selama ini,mulai dari bantuan langsung tunai (BLT) dan lainnya.
Najib menjelaskan, secara konsep BLT itu bagus, jadi kenapa itu diberikan agar mendorong masyarakat menggunakan uang tersebut untuk mengkonsumsi, sehingga tingkat konsumsi rumah tangga juga meningkat.
Efeknya banyak, pertama tentu membantu kebutuhan primer masyarakat, kemudian meggerakan perekonomian.
“Nah ketidak efektifan ini akan muncul apabila yang mendapatkan adalah orang-oramg yang tidak berhak, karena orang miskin absolut atau miskin ekstrem tadi tidak mendapatkan haknya sehingga posisi tadi tidak terbantu,” tuturnya.
Terkait program kemandirian bagi miskin ekstrim, Politisi PAN ini menegaskan, miskin itu belum tentu yang berusia produktif, ada yang memang masuk usia tidak produktif.
Kemudian ada juga permasalahan tekhnis administrasi, mereka tidak memiliki keahlian, strata pendidikan yang tidak memadai, sehingga ini akan sulit diterapkan manakala hal hal dasar tadi dijadikan persyaratan.
Sebetulnya, tambah Najib, BLT tidak hanya digunakan oleh Indonesia, tetapi di eropa pun menggunakan pola itu.
Karena taget BLT, adalah bantuan yang begitu cepat bisa mereka gunakan, dalam arti bentuknya cash sehingga bisa menggunakan secara cepat, apakah untuk membeli sembako dan lain sebagainya.
Ketika membelanjakan uang tersebut, otomatis akan meningkatkan daya beli konsumsi rumahtangga. “Itu akan menggerakan ekonomi jadi efeknya bagus sebetulnya, yang jelas permasalahannya bukan hanya itu, tapi karena tidak tepat sasaran, itu saja,”
Legislator asal dapil 2 Jabar ini, menerangkan, target perbaikan data sudah ada di rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan sebagainya. Jadi, PR pemerintah itu bukan merevisi programnya, tetapi memperbaiki datanya agar valid.
“Programnya sudah bagus tinggal perbaiki data agar tepat sasaran. Sebab tumpuan kebijakan dimulai dengan data yang valid,” tegasnya.
“Kita sangat mendukung program semacam itu, terlebih dilaksanakan saat inflansi meningkat, harga harga pokok meningkat itu akan sangat membantu,” imbuhnya.
Lebih lanjut Najib mengungkapkan, kriteria miskin masih menjadi perdebatan, maka posisi grade yang paling mendekati ya kemiskinan ekstrem.
Artinya kemiskinan ekstrem itu masalah pangan, bukan lagi persoalan kebutuhan primer yang lain.
“Nah target pemerintah untuk bisa menekan kemiskinan ekstrem pada poisisi di bawah 10 persen itu juga bukan pekerjaan mudah,” ucapnya, mengakhiri pembicaraan.(nk).
