Dadang Usulkan Kewenangan SMA Dikembalikan ke Daerah

BUPATI Bandung Dadang Supriatna mengusulkan, agar kewenangan pengelolaan SMA dikembalikan pada pemerintah kabupaten/kota.

” Dengan dikembalikannya kewenangan SMA dampaknya akan signifikan terhadap capaian rata – rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah ( HLS) di daerah, khususnya Kab.Bandung,” jelas Dadang saat audiensi bersama Dewan Pembina Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara di Soreang, Rabu (27/7/2022).

Menurutnya, di 2021 RLS Kabupaten Bandung mengalami peningkatan, dari 8,96 tahun menjadi 9,07 tahun. Sedangkan HLS di tahun yang sama menjadi 12,7 tahun, atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 12,6 tahun.

“Kami sangat berharap, Apkasi bisa mengusulkan ke pemerintah pusat agar tanggungjawab dan pengelolaan kewenangan SMA dikembalikan lagi ke daerah,” imbuhnya.

Untuk tahun depan, pihaknya menargetkan RLS Kabupaten Bandung menjadi 10 tahun. Untuk itu Pemkab Bandung berencana membangun 28 SMP dan 22 SMA.

“Saat ini kita sudah memiliki 1.645 SD, 588 SMP/ sederajat, 239 SMA dan 138 SMK. Insya Allah ke depannya kami akan berupaya untuk menambah kembali sarana pendidikan. Hal ini selaras dengan misi Pemkab Bandung, yakni menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata,” jelasnya.

Sementara Dewan Pembina Apkasi, Sokhiatulo Laoli mengungkapkan, pihaknya tengah berjuang agar kewenangan SMA bisa dikembalikan kepada pemerintah daerah.

“Apkasi milik semua bupati di Indonesia. Jadi tentunya saran, aspirasi dan keluhan dari semua bupati akan mendapatkan atensi penuh dari Apkasi,” pungkasnya.(nk).

dialogpublik.com