SETELAH menolak kenaikan tarif BPJS, kini Bupati Bandung, H.Dadang M Naser menyarankan, jika lembaga pemberi jaminan sosial itu kekurangan dana, sebaiknya meminjam ke bank negara. Selain itu dia mendesak, agar BPJS melunasi hutangnya ke Rumh Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung.
“BPJS jangan merepotkan kami di daerah, jika kekurangan dana koordinasi dengan kepresidenan dan menteri untuk pinjam ke bank negara, seperti BRI,BNI. Lalu bayar tunggakannya ke kita,jangan nyuruh-nyuruh kita yang didaerah,” jelasnya usai membuka Sosialisasi Pendidilan Politik Bagi Ormas, OKP, dan LSM serta Deklarasi Damai di Aula Ampera, Jalan Gading Tutuka, Cingcin, Kabupaten Bandung, Kamis (17/10/2019).
Memang pemerintah telah memberikan dana talang, namun masih sangat kurang. Buktinya tunggakan ke RSUD di Kabupaten Bandung masih besar. Menurutnya, tunggakan BPJS ke rumah sakit daerah mencapai i Rp70 miliar lebih, yakni di RSUD Ebah Majalaya tunggakan BPJS tercatat Rp40 miliar, RSUD Soreang Rp30 miliar. “ Jumlah itu belum termasuk tunggakan di RSUD Cicalengka. Jadi saya mohon disondingkan jangan sampai mengganggu kenyamanan situasi politik di daerah,” ucapnya.
Sebelumnya Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H.Sugianto juga menolak rencana BPJS yang akan menaikan tarifnya. Menurutnya lembaga pemberi jaminan sosial tersebut jangan terburu-buru menaikan taif, tetapi terlebih dahulu memperbaiki sistem layanannya. Saat ini pelayanan BPJS masih mengecewakan, bahkan saat berobat pasen BPJS banyak yang ditolak rumah sakit. “ Silahkan naik, tetapi perbaiki dulu sistem layanannya baik di rumah sakit maupun di klinik,” tegasnya.(hen/bas)
