KETUA Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Dadang Supriatna menegaskan, pihaknya siap menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia bebas TBC tahun 2030.
“Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mencapai target Indonesia bebas TBC pada tahun 2030,” jelasnya dalam Rapat Panja Komisi IX DPR RI bertajuk “Pengawasan Percepatan Eliminasi Tuberkulosis” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
“ Untuk itu, APKASI siap menjadi mitra strategis DPR dan pemerintah pusat dalam memastikan dukungan anggaran dan regulasi yang memperkuat kapasitas daerah,” imbuh Dadang Supriatna.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan percepatan eliminasi TBC. Kolaborasi lintas sektor, dukungan masyarakat, dan konsistensi kebijakan akan menjadi fondasi utama menuju Indonesia yang lebih sehat dan terbebas dari TBC.
Selain itu, Dadang Supriatna mengimbau, pemerintah daerah perlu menjadikan indikator TBC sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah.
Upaya kesembuhan pasien harus menjadi bagian dari rencana aksi daerah yang berfungsi sebagai landasan strategis dalam merancang, melaksanakan, dan memantau kebijakan penanggulangan TBC secara terukur.
Untuk itu, APKASI mengajukan sejumlah rekomendasi,, diantaranya: Peningkatan diagnosis TBC hingga ke tingkat kabupaten, kemudian afirmasi fiskal melalui DAK Kesehatan atau Dana Insentif Daerah berbasis kinerja.
Selain itu, adanya dukungan regulasi agar daerah memiliki kewenangan lebih fleksibel dalam mengelola pembiayaan kesehatan untuk program prioritas nasional. Adanya Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan daerah, serta dorongan inovasi berbasis komunitas dan pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan kasus TBC secara akurat.
Lebih lanjut, Dadang menyebutkan, APKASI akan melakukan konsolidasi peran camat, lurah, kepala desa, posyandu, dan PKK untuk memperkuat pilar pengentasan TBC di tingkat akar rumput.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan fokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan melalui pelatihan, optimalisasi anggaran daerah, serta penerapan skema pendanaan inovatif guna mendukung eliminasi TBC yang berkelanjutan.
Sedangkan, Wakil Ketua Umum Apkasi, Mochamad Nur Arifin menekankan pentingnya pelibatan masyarakat sebagai sistem aktif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi.
Dia mencontohkan, strategi insentif fiskal di daerahnya yang mendorong masyarakat penerima insentif untuk rutin melakukan cek kesehatan, sehingga mampu menekan angka TBC dan meningkatkan tingkat kesembuhan di atas 90 persen.(nk)
