BUPATI Bandung, H Dadang M Naser mengkritisi kinerja bagian humas dan Dinas Komumikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Bandung.
“Saya kritisi humas dan diskominfo, kebijakan Pemkab dalam menangani penyebaran Covid 19 banyak yang tidak terekpose. Jadi terkesan dalam menghadapi pandemi Covid 19, Bupati diam tidak bekerja,” ungkapnya saat siraturahmi antara Tim Gugus Tugas.Covid 19 dengan insan pers Kabupaten Bandung, Jumat (5/6/2020) di rumah jabatan (rumjat) Bupati, Soreang, Kabupaten Bandung Jawa Barat.
Pada kesempatan itu, Dadang juga mempertanyakan saat dirinya sidak ke mall serta, rumah sakit, tidak ada wartawan yang meliput. “Akibat tidak munculnya pemberitaan, saya sempat ditegur oleh salah satu pimpinan pondok pesantren,” jelasnya.
Dia mengakui, pemberitaan penanganan pandemi Virus Corona memang ada, tapi selain kurang gebyar sumbernya dari rilis dan tidak ada ruhnya. “Jadi ada apa dengan wartawan, Kemana wartawan,” tanya Dadang.
Padahal ujarnya, langkah Pemkab Bandung dalam penanganan Covid 19, banyak dicontoh daerah lain. Termasuk soal anggaran yang memgalami 5 kali recofusing, mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan itu tidak terekspose.
Lebih lanjut Dadang menjelaskan, saat ini Kabupaten Bandung tengah menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Pada situasi tersebut bukan berarti bebas Covid 19, tetapi berupaya untuk beraktifitas seperti biasa ditengah-tengah pandemi Corona.
Jadi ujarnya, saat beraktifitas harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, dengan menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun atau dengan hand sanitizer.
“AKB itu bukan bebas dari Corona, tapi adaptasi untuk melaksanakan kegiatan seperti biasa. Jadi tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Itu harus dipahami masyarakat,” imbuhnya.
Pada masa AKB tambahnya, Pemkab Bandung akan mulai membuka kembali masjid untuk untuk solat Jumat, solat berjamaah dan ibadah lainnya, namun tetap harus jaga jarak serta memakai masker.
Selain itu sekolah juga mulai diaktifkan kembali, meskipun dengan sistem shift. Protokol kesehatan wajib dilaksanakan, termasuk di Pariwisata.
“Saat AKB ini sekolah dan pariwisata akan dibuka kembali, Minggu depan harus sudah ada modelnya,” pungkas Dadang. (nk)
