Bupati Bandung ; Pemilu 2024 Berjalan Fairplay

BUPATI Bandung Dadang Supriatna meyakini, pelaksanaan Pemilu serentak 2024 di Kabupaten Bandung berjalan fairplay.

“Kita sudah melaksanakan Pemilu pada 14 Februari dengan fairplay, yang langsung, umum, bebas dan rahasia,” katanya usai meninjau rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 di Soreang, Jumat (1/3/2024).

“Apa pun keputusannya dari hasil rapat pleno yang diselenggarakan KPU Kabupaten Bandung ini adalah yang terbaik, demi kemajuan bangsa dan negara, khususnya kemajuan Kabupaten Bandung,” sambung Dadang

Dia berharap, rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten Bandung berjalan lancar.  Menyoal partisipasi masyarakat, menurut Dadang,sesuai dengan target partisipasi nasional mencapai 86 persen.

Sementara Ketua KPU Kabupaten Bandung, Syam Zamiat Nursyamsi menjelaskan, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hasil pemilu 2024 di 31 kecamatan sudah selesai, sehingga KPU menggelar rapat pleno rekap suara dari kecamatan.

Syam menyatakan pihaknya bekerja secara profesional, tidak akan merugikan atau menguntungkan pihak-pihak tertentu.

“Kami kawal dan amankan hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat TPS sampai ke tingkat nasional,” tandas Syam.

Untuk hari pertama, rekapitulasi penghitungan suara hasil perolehan pemilu 2024 akan dilaksanakan dari 11 terlebih dahulu, yakni Kecamatan Kutawaringin, Pasirjambu, Ciwidewy, Rancabali, Cikancung, Cimaung dan Cicalengka.

Sedangkan ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto mengatakan, saat penghitungan perolehan suara Pemilu 2024, tentu ada dinamika yang selalu muncul.

“Apalagi posisi masyarakat atau penyelenggara di tingkat KPPS selalu ada human error. Kemampuan manusia pun ada keterbatasan, apalagi bekerjanya siang malam,” ujarnya.

Untuk itu harapnya, semua pihak sebaiknya menunggu final dari perhitungan rekapitulasi hasil pleno yang dilakukan KPU Kabupaten Bandung.

“Hasil keputusan Pleno KPU ini akan dijadikan pegangan kita bersama baik pemerintah daerah ataupun partai politik,” papar Sugianto.(nk)

dialogpublik.com