BPNT dari E-Warung Kec. Lembang KBB Tidak Layak Konsumsi

WINA Cahyani (22), penduduk Kampung Pamecelan RT 04 RW 06 Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengeluhkan, beras yang dibeli dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berwarna kuning, banyak pasir dan menir serta berdebu,Beras yang dibelinya dari E-Warung di sekitar kediamannya tersebut, biasanya diterima dalam kemasan bagus dan baik.

“Kalau kemarin (Rabu, 5/1/2021) pada waktu suami saya ngambil, beras itu warnanya kuning, banyak pasir dan debu, bahkan banyak menir (bubuk beras). Jadi mirip kaya beras bulog,” ujarnya, saat ditemui wartawan, Jumat (7/1/2022).

Wina mengungkapkan, sudah dua kali mendapatkan bansos BPNT tersebut. Diakuinya, jika yang pertama kualitasnya cukup bagus, namun yang sekarang tidak layak konsumsi.

Selain kualitas beras kurang layak konsumsi kata Wina, tetangganya juga banyak mengeluh karena lauknya tersedia ikan. Sedangkan, item lainnya termasuk bagus.

Ia mengungkapkan, kualitas beras dari BPNT itupun dikeluhkan warga RT 04 lainnya. “Saya harap BPNT itu berasnya yang bagus dan premium. Terus kalau bisa jangan sama ikan, kalaupun harga ayam mahal bisa dikurangi lah. Kebanyakan juga gak suka,” ujarnya.

Tidak hanya Wina yang mengeluhkan kondisi beras dari program tersebut, puluhan warga Kampung Pamecelan lainnya mengalami hal yang sama.

Ketua RW 06 Kampung Pamecelan, Yana Suryana membenarkan adanya laporan terkait beras yang tak layak konsumsi.

“Kenapa beras bantuan sekarang itu jelek. Kita juga ingin melakukan konfirmasi kepada pihak mana kita harus melaporkan,” ujarnya

Ia berharap, agar warganya diberikan sembako yang layak konsumsi. Menurutnya, BPNT sekarang memang layak tapi masih di bawah standar seperti yang diatur pemerintah.

“Kalau tiap yang menerima di sini semakin banyak. Ada dua tahap, pertama dan kedua BPNT, kemudian ada BPNT PPKM,” ucapnya.

Menurutnya, kemungkinan ini BPNT PPKM karena ini berbeda dengan bantuan sebelumnya, seperti ada label atau cap pada kemasan berasnya.Sementara, kalau BPNT yang diterima warga sekarang tidak ada cap nya dan polos.

“Untuk sementara pihaknya belum melakukan langkah apapun guna menindaklanjuti masalah ini. Saya hanya menampung aspirasi dari masyarakat dulu,” tuturnya.

“Mungkin masyarakat tidak berani dan baru sebatas obrolan. Untuk yang melaporkan sudah ada empat orang,” sambungnya.

Ia menyebut, ada sekitar 42 warganya yang mendapat BPNT, awalnya ada 36 orang, lalu ada penambahan sebanyak 7 orang.

“Kalau untuk item yang lain sejauh ini aman, namun ada pengurangan atau penggantian item. Sedangkan untuk takaran rata-rata sekitar 9 kg, namun untuk yang lain tidak semua rata dan kalau diuangkan paket ini sebesar Rp 200 ribu” sebutnya.

Ia menambahkan, jika memungkinkan pihaknya akan menindaklanjuti ke pihak terkait guna mendapatkan solusi masalah tersebut.

“Kita pun meminta kepada pihak terkait kalau memberikan bantuan ke masyarakat kecil yang benar dan harus sesuai,” tandasnya.

Menyikapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sri Dustirawati didampingi Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Rizal Carda menjelaskan, Kementerian Sosial (Kemensos) menunjuk BNI sebagai penyalur resmi BPNT.

Kemudian BNI, mengembangkan jaringan layanan dengan menunjuk Warung Kelompok Usaha Bersama yang bertransaksi secara digital atau E-Warung KUBE.

“Apabila ada komplain tentang kualitas dan kuantitas dari barang BPNT, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) komplain saja ke E.Warung atau agen penyalur yang ditunjuk BNI,” jelas Sri.

Ia menegaskan, kepada masyarakat tidak usah takut,

“Masyarakat (KPM) Keluarga Penerima Mangfaat tidak usah takut jika barang yang diterima kualitasnya kurang bagus atau tidak sesuai, kembalikan atau minta ditukar kepada pihak renyalur, ” tegasnya.

Apabila E-Warung tidak menggubris komplain tersebut, lanjut Sri, buat laporan bersurat saja ke BNI. Sesuai Pedoman Umum Penyaluran BPNT, BNI memiliki kewenangan untuk mengontrol E-Warung yang ditunjuknya.

“Sesuai dengan Pedoman Umum, BNI harus memastikan keberadaan E-Warung dengan kualitas barang yang dijual sesuai dengan Pendum,” pungkasnya.(tries)

Categories: Ekonomi,Pemerintahan

dialogpublik.com