WAKIL Ketua DPRD Kabupaten Bandung M Akhiri Hailuki menilai berkurangnya dana Transfer ke Daerah (TKD), tidak harus mengorbankan pelayanan dasar masyarakat.
Dirinya memandang jika postur APBD Kabupaten Bandung tahun 2026 memperlihatkan semangat bersama untuk “mengetatkan ikat pinggang”.
“Namun gerakan penghematan anggaran ini hendaknya jangan sampai mengurangi porsi belanja pelayanan dasar yang mengikat karena bisa berdampak pada ketidakpuasan publik atas kinerja pemerintah daerah,” ujar Hailuki, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/11/2025).
Hailuki yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Bandung menyoroti semangat ASN Kabupaten Bandung yang harus tetap terjaga. Dia berharap pemotongan TPP yang harus ditanggung ASN saat ini jangan terlalu besar.
“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana menjaga spirit etos kerja ASN, karena adanya pengurangan TPP di seluruh OPD. Oleh karena itu, TPP jangan terlalu besar agar motivasi kerja ASN tetap terjaga dibarengi dengan reward and punish yang sepadan,” ucapnya.
Hailuki mendorong Pemerintah Kabupaten Bandung lebih kreatif. Salah satu contohnya dalam pengelolaan sampah. Dalam kaitan berkurangnya Dana Transfer Keuangan Daerah, untuk meringankan beban fiskal, dia meminta agar ada kreasi inovasi guna mendorong pembangunan dan pelayanan publik dengan pola public private partnership (PPP) dalam berbagai sektor,” bebernya.
“Misalnya dalam hal pengelolaan sampah dan pelayanan kesehatan harus didorong skema kerja sama operasi (KSO) yang profesional dengan sektor privat, agar menghadirkan pelayanan publik yang memuaskan (excellent public services) dan menghasilkan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkasnya. (nk)
