HADIRNYA pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal, karena ulah dari para sindikat. Selain itu masyarakat tergiur untuk mendapatkan pekerjaan secara cepat dan gaji besar.
“Kalau semua berpihak kepada kepentingan nasional, maka tindakan yang dilakukan adalah perang melawan sindikat,”ujar
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI), Benny Rhamdani di Bandung, Sabtu (13/5/2023).
Terkait faktor penyebab masih adanya PMI ilegal, menurut Benny, jika dulu itu karena ketidaktahuan. Namun, saat ini inti dari permasalahan PMI ilegal tersebut, adalah pada penegakan hukum. Potensi dari kejahatan tersebut, saat ini sudah dapat dideteksi.
“Intinya penegakkan hukum, kita sudah tahu modusnya apa, mereka berangkat dari kampung mana, calo-calo di desa kabupaten siapa, bandarnya siapa, mereka sudah bisa dideteksi, tinggal penegakan hukum,” ungkapnya.
“Seperti PMI di Kamboja dan Myanmar itu berpendidikan dan mereka tahu ilegal, tapi mereka tergiur mendapatkan pekerjaan cepat dan gaji tinggi,” sambungnya.
Menurutnya, ada beberapa kasus kurang menyenangkan yang dialami oleh para PMI, khususnya yang melakukan prosedur secara ilega
Oleh karena itu imbaunya, masyarakat diminta untuk mengikuti prosedur secara legal jika ingin bekerja di luar negeri.
Untuk itu katanya, BP2MI melakukan berbagai upaya agar masyarakat bisa mendapatkan pemahaman tentang tata cara bekerja di luar negeri. Mulai dari sosialisasi, mempermudah persyaratan hingga akses informasi tentang lowongan kerja.
“Sangat mudah, melalui website www. BP2MI.go.id, kemudian kita punya dua nomor call center, kantor kita ada di 37 provinsi, atau datang ke dinas tenaga kerja untuk menanyakan peluang lowongan kerja di negara apa, syaratnya apa, gaji berapa dan apa yang harus diikuti,” ujar Benny.
Persyaratan untuk menjadi PMI legal itu tidak rumit, yang pasti berbekal pendidikan. ” Memang butuh waktu, ini yang membuat tidak sabar,” sambungnya.
Bagi anak-anak muda yang ingin bekerja di luar negeri, BP2MI juga rutin melakukan sosialisasi. Tujuannya, agar para pemuda tersebut bisa mendapatkan informasi yang benar.
Banny menjelaskan, keberadaan PMI di luar negeri menjadi tanggung perwakilan. Walaupun keberangkatannya tidak resmi, tapi ketika tersandung masalah tetap menjadi tanggung jawab negara. (nk).
