Bansos Memutus Mata Rantai Kemiskinan

SEDIKITNYA 166.946 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bandung akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta.program lainnya yang bertukuan untuk.pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Bupati Bandung H. Dadang M.Naser,SH,S.Ip.,M.Ip menjelaskan, kesenjangan sosial akan mempengaruhi capaian iIndeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga pelaksanaan berbagai program bantuan harus tepat sasaran dan efektif untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bandung.

“Ada BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Sehat (PIS) dalam bentuk pelayanan kesehatan untuk warga miskin, juga Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai solusi peningkatan pendidikan bagi yang kurang mampu. Seluruh program ini harus tepat sasaran, data keluarga yang layak dapat bantuan harus valid agar masyarakat bisa merasakan manfaat dari bantuan pemerintah tersebut.Jadi bansos ini bisa memutus matarantai kemiskinan,” paparnya dalam Sosialisasi dan Launching Bantuan Sosial di Gedung Moch. Toha Soreang, Kamis (21/3/2019).

bansosDadang berharap, agar adanya dukungan semua pihak mulai dari RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan dan seluruh elemen masyarakat. Sehingga program BPNT bisa membawa dampak positif dalam meningkatkan potensi lokal, khususnya penyediaan komoditas beras dan telor.

” Selain itu, saya mengharapkan kepada BNI, agar e-warong (elektronik warung gotong royong) dapat bersinergis dengan bumdes-bumdes yang sudah dianggap baik untuk di berdayakan. Dalam pendistribusiannya, semua harus transparan, jangan ada yang main-main, apalagi ini hak untuk rakyat kurang mampu, mari kita kawal bersama,” imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Hj. Nina Setiana menjelaskan, BPNT merupakan bantuan sosial yang digulirkan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan, dengan menggunakan indeks keuangan inklusif. Penyaluran bantuan keuangan tidak diberikan secara tunai, tetapi dalam bentuk non tunai.
“Dengan penerapan keuangan inklusif, penyaluran bantuan pada KPM dengan diberikan ATM yang kemudian ditukarkan menjadi bahan pangan, seperti beras, minyak, telur, gula dan kebutuhan pangan lainnya,” ungkapnya.

Dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang lebih dari 3,7 juta jiwa, angka kemiskinan terus menerus mengalami penurunan. Dari 7,61% pada 2016, turun menjadi 7,36 di 2017, kemudian tahun kemarin mengalami penurunan kembali melebihi target RPJMD sebesar 6,9%, yaitu di angka 6,65%.

” Angka kemiskinan di Kabupaten Bandung terus menurun dari tahun ke tahun. Berdasarkan evaluasi kami, tahun 2018 penyerapan PKH sebesar 99,98% sedangkan penyerapan untuk BPNT sebesar 96,60%,” imbuhnya.

Pada pelaksanaan pendistribusian PKH, berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial Kabupaten Bandung tercatat 32.704 KPM yang tersebar di 31 kecamatan masuk dalam kategori miskin.

“Melalui program- program yang digulirkan, seperti PKH, BPNT, PIP dan ,bukan saja soal kesenjangan ekonomi yang terselesaikan, tetapi masalah kesehatan dan pendidikan masyarakat miskin juga bisa ditanggulangi,” ucap nya.(nk/bas/hen).

dialogpublik.com