KELUHAN masyarakat tentang bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran, jadi prioritas untuk dibawa ke meja rapat di DPRD Kabupaten Bandung.
Demikian ditegaskan, anggota DPRD Kabupaten Bandung, Erwin Gunawan saat reses masa sidang ll tahun 2023 di Bojongpulus, Kecamatan Pameungpeuk, Kab.Bandung, Senin (13/2/2023).
“Saya lebih memprioritaskan pengaduan masyarakat tentang bansos. Itu akan ditindaklanjuti untuk didiskusikan dengan Dinas Sosial,” jelasnya.
Menurutnya, masyarakat mengadukan soal pendataan penerima bansos, sebab kriterianya kurang jelas. “Katanya ada warga.yang mampu dapat bansos, sementara yang tidak mampu luput dari bantuan,” jelasnya.
” Saya kan punya tim, jadi akan croscek ke lapangan, benar tidaknya pengaduan itu,” sambungnya.
Ketua Komisi A ini mengungkapkan, bansos yang dibagikan pada masyarakat, selain bantuan langsung tunai (BLT),
bantuan pangan non tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH).
Kemungkinan jelas Erwin, masyarakat belum paham tentang sistem informasi pemberian bansos tersebut, untuk itu terkait persoalan itu akan dikomunikasikan pula dengan pihak desa.
Politisi PDI Perjuangan ini, mengatakan, secara umum aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak jauh berbeda dengan reses sebelumnya.
“Aspirasi yang disampaikan, pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, Penerangan jalan umum (PJU) serta rumah tidak layak huni (Rutilahu).
Dia menjelaskan, aspirasi yang akan diperjuangkan anggota dewan, melalui e-pokir adalah usulan yang tidak tercover di musrembang.
” Ya kita akan merespon aspirasi masyarakat, yang tidak tercover di musrembang. Jadi agar tidak terjadi duplikasi, aspirasi yang masuk akan dipilah terlebih dahulu,” tuturnya.
Sebagai anggota dewan akunya, Erwin mempunyai tanggung jawab moral, terutama pada aspirasi masyarakat dapil 6 yang nota benenya “lembur” sendiri. (nk).
