Aset-Aset Terbengkalai Pemkab Kuningan Harus Ditertibkan

PEMERINTAH Kabupaten Kuningan saat ini tengah giat menertibkan, mengamankan dan menginventarisir Aset-aset milik Pemkab Kuningan yang terbengkalai.

Pihak Pemkab Kuningan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), terus berkomitmen melakukan penertiban dan pengamanan aset daerah.

Hal itu dikatakan Kepala BPKAD Kuningan DR.A.Taufik Rohman.,M.Si.,M.Pd Melalui Kabid Aset BPKAD John raharja, S.IP.,M.Si. diruang kerjanya, Senin (15/8/2022).

John Raharja mengatakan, BPKAD terus konsisten mengamankan aset-aset yang sudah di sertifikat diatas 18 Ha bidang tanah sejak tahun 2015-2022.“Tanah seluas itu awalnya belum tercatat dan masih dikuasai pihak lain,” ungkapnya.

Terkait Penyelesaian Aset Bermasalah menurut John, tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Kuningan yang berlokasi di Blok Tegal Sema Desa Sangkanurip seluas 30.000 M², awalnya merupakan tanah bengkok yang telah dilepaskan haknya dengan cara pembelian, berdasarkan Keputusan Musyawarah Desa tanggal 12 Agustus 1975, yang disahkan oleh Bupati Kuningan, tanggal 5 Maret 1976, Nomor 264/Pem.Ud/III/E/76. Saat ini diatas tanah tersebut berdiri bangunan yang digunakan Pusat Penyuluhan Pertanian (P3).

“Tanah seluas 3 ha itu secara de jure dan de facto tanah tersebut milik pemda, mengenai pemanfaatan seluas 1 ha untuk dikerjasamakan, kami persilahkan asal ada target sewa karena itu profit,” ujarnya

Dalam mengamankan aset lahan, papar Jhon, ada beberapa cara dilakukan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD). Seperti pengamanan administrasi, pengamanan fisik, serta pengamanan hukum. Pengamanan administrasi dijelaskan kata Jhon, aset mesti tercatat dalam daftar inventaris.

“Pengamanan aset secara administrasi, barangnya harus dicatat dalam inventaris. dan pengamanan fisik. Pengamanan fisik ini contohnya membuat patok (tanah), pagar dan plang nama. Kemudian pengamanan hukum. Pengamanan hukum ini baru sertifikat (tanah),” jelasnya.

Lebih jauh diungkapkan Jhon, dalam penyelesaian aset bermasalah khususnya tanah hak pakai Pemerintah Kabupaten Kuningan, yang berada di Blok Tegal Sema Desa Sangkanurip, perlu adanya ketegasan dari Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan pendekatan secara persuasif kepada Pemerintahan Desa dan BPD Sangkanurip agar Pemerintahan Desa dapat menerbitkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut.

“Oleh karena itu jangan menyudutkan kepala Desa, karena siapapun kepala desanya akan melakukan hal yang sama, karena kita akan massif menyelesaikan masalah tanah tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, BPKAD melalui bidang aset sesuai regulasi dan tupoksinya, berkomitmen mewujudkan akuntabilitas data aset meliputi kesesuaian antara administrasi dan fisik barang, melalui peningkatan pengelolaan barang milik daerah/aset yang akurat dan akuntabel melalui up grading aplikasi teknologi informasi siklus barang milik daerah.

“Hal ini adalah bentuk inovasi dalam menyajikan database aset yang akurat, akuntabel melalui digitalisasi data aset sebagai pengamanan adminstrasi dalam bentuk data elektronik,” pungkas dia. (H WAWAN JR)

dialogpublik.com