PADA Januari lalu Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung melaunching angkutan kota (angkot) berbasis aplikasi atau angkot online. Tapi usia angkot tersebut usianya sekitar seminggu.
Menurut warga Soreang, Kabupaten Bandung Rukmana, peluncuran angkot berbasis aplikasi itu hanya sensasi saja. Program untuk menghamburkan anggaran, buktinya masyarakat tidak tertarik dengan angkot itu. Selain mahal juga “rudet”.
“Ya iyalah rudet, kan kallo mau naik angkot online harus di selter. Terus bayarnya jadi mahal, biasanya sampai jarak dekat cukup bayar Rp 2000, kalo pake online jadi Rp 5000,” jelasnya, Selasa (7/7/2020) di Soreang, Jawa Barat.
Sementara Sekjen LSM SOLUSI, Yadi Taryadi mengatakan, munculnya angkot berbasis aplikasi merupakan terobosan baru, ide cemerlang dari Dishub Kabupaten Bandung, namun program tersebut belum matang dan nyaris di paksakan.
“Sosialiasi tidak menyeluruh akibatnya program tersebut NYARIS TAK TERDENGAR, kami menyayangkan program tersebut tidak berkelanjutan,” ujar
Keberadaan angkutan kota online, khususnya di trayek Soreang – Banjaran yang dilaunching awal tahun 2020, sebaiknya dikaji ulang efektif tidaknya.
Selain itu tambah Yadi, harus jadi pertimbangan karena jalur Soreang -Banjaran tidak bisa beroperasi 24 jam. “Dishub harus mempertimbangkan dan mengkaji ulang kembali jika akan mengoperasikan kembali angkot online di jalur tersebut,” ucapnya.
Tokoh masyarakat Kab Bandung, H Asep Badrun Mulyana mengatakan, pemerintah harus membenahi dan memperbaiki sistem angkot online dan memperluas sosialisasi terhadap masyarakat.
“Angkot itu harus aman dan nyaman, pemerintah bisa membenahi itu dengan menggunakan subsidi pemerintah, bukan lagi dengan sistem setoran. Dan untuk lebih menarik minat masyarakat, pemerintah harus memberikan sosialisasi penggunaan angkot online lebih luas lagi,” ujarnya.
Begitu juga dengan tarif, di mana masyarakat akan lebih tertarik menggunakan angkot online jika harganya murah serta aman. “Masyarakat kecil itu bukan masalah berminat menggunakan apa, tapi yang penting harganya berapa. Intinya dengan adanya angkot online tidak efektif bahkan saat ini pun sudah tidak beroperasi kembali, karena masyarakat sudah terbiasa dengan angkutan konvensional,” jelasnya.
Sementara itu, Pejabat di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung sampai berita ini di tayangkan belum dapat di temui. Wartawan dialogpublik.com, telah tiga kali ke kantor Dinas Perhubungan Kab. Bandung jalan Gandasari no 151, Gandasari Kec. Katapang Kab. Bandung untuk konfirmasi namun hasilnya sama tidak ada yang bisa ditemui.(hen).
