AKSI penolakan dari Formasi di lakukan didepan Gedung DPRD Jabar, jalan Diponegoro No 27 Bandung, (13/3/2020). Terkait, Pro-Kontra penggodokan Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI, berbagai elemen masyarakat mensikapi atas pembahasan Omnibus Law tersebut.
Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Forum Ormas dan Harokah Islam (Formasi) Jabar, juga mendesak DPRD Jawa Barat dan membuat pernyataan sikap menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan disampaikan langsung kepada pemerintah pusat; Mendesak Pemerintah membuka ruang partisipasi aktif masyarakat sipil dalam setiap pembuatan dan perubahan kebijakan.
“Kami selaku perwakilan masyarakat Jabar, merasa keresahan atas rencana Pemerintah dan DPR RI dalam menyusun Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Untuk itu, Formasi Jabar Menolak secara penuh omnibus law RUU Cipta Kerja”, ujar perwakilan Formasi.
Anggota Komisi I DPRD Jabar, Rafael Situmorang, SH dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, aspirasi yang disampaikan rekan-rekan dari Formasi Jabar tentang keresahan terhadap pembahasan penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, cukup wajar.
Tuntutan dan aspirasi Formasi Jabar akan kita tindak lanjuti dengan berkoordinasi dan menindaklanjuti aspirasi ini dengan pimpinan DPRD.
“Apabila omnibuslaw memberatkan masyarakat secara pribadi saya akan ikut menolak, dan bejanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada Pimpinan DPRD”, tegas.
Usai menerima audensi perwakilan Formasi, Rafael Situmorang diminta kesediaannya untuk berorasi diatas mobil operasional aksi. Usai berorasi Rafael didaulat untuk menandatangi surat penolakan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.(Red)
