DALAM penanganan wabah Covid-19 ini, Pemerintahan Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat diantaranya melaksanakan penyemprotan disinfektan, sosialisasi dan edukasi serta penyediaan obat-obatan untuk didistribusikan jika beberapa wilayah di Cilame memintanya.
Adapun rencana bantuan sosial yang akan mengalokasikan dari Dana Desa (DD), tentu desa Cilame akan menunggu sejauh mana perencanaan dan realisasi bantuan kartu prakerja, kemudian bantuan gubernur dan pertimbangkan dengan penerimaan PKH, BPNT dan terakhir kita menunggu dari bupati pola bantuan sosialnya akan seperti apa. Hal itu diungkapkan Kepala Desa Cilame Aas Mohamad Asor ketika berkunjung ke Sekretariat Kantor PWI Kabupaten Bandung Barat Jum’at (17/04/2020) dingamprah.
Desa Cilame lanjut Aas, akan merespon sebagaimana pemberitahuan dari Kemendes, Adapun persiapan anggaran sesuai batas maksimal yang menjadi ruang pengalokasiannya, sementara di simpan dalam perencanaan infrastruktur. Jika akhirnya harus memberikan maka kita akan mengadakan perubahan anggaran.”terangnya.
“Anggaran harus dipersiapkan dan direncanakan secara matang dengan pertimbangan sosial, agar tidak timbul kecemburuan,”
Sementara Dana Desa Cilame nilainya sebesar 1,9 miliar, dengan jumlah penduduk kurang lebih 36 ribu. Adapun keluarga PKH di desa Cilame ada 3.500 dari pendataan baru. Yang dapat PKH itu 600 Kepala Keluarga (KK)K dan kurang lebih 300 penerima BPNT.
Jika dari BPNT besaranya sudah ditentukan, sementara dari Pemkab Bandung Barat, kita belum tau. Kalau dari Dana Desa (DD) itu sudah jelas tidak ada ruang untuk negosiasi yaitu sebesar Rp.600 Ribu/ bulan dalam waktu 3 bulan. Maka ini harus dipikirkan matang-matang agar tidak menimbulkan gejolak.” Tegasnya.
Kami menunggu dari pemkab Bandung Barat, melalui dinas sosial adakah alokasi untuk bantuan sosial yang langsung, kalau dari Dinsos KBB itu ada, kitapun menunggu, Baru kita akan merumuskan untuk mensinergikan dengan program-program jenjang pemerintahan agar regulasinya tidak tumpang tindih ,”imbuhnya.
“Saya memahami dan menyadari bahwa, penanganan dan kompensasi untuk bantuan sosial itu dilaksanakan secara gotong royong , artinya pemerintah pusat, Pemprov, Pemda dan pemerintah desa ambil bagian.”
Yang jadi permasalahan sekarang ini muncul, kebanyakan masyarakat merasa dirinya layak untuk mendapatkan bantuan dan banyak munculnya warga miskin baru atau masyarakat renta miskin. Ini tidak mudah kita untuk menyeleksi, walaupun keterlibatan RT/RW dan para kader inipun tidak akan seutuhnya memberikan rasa puas bagi masyarakat yang didata ataupun tidak terdata.
Untuk itu pemerintah desa Cilame walaupun tidak secara resmi melalui surat, memberikan himbauan kepada masyarakat yang diberi kelebihan rezeki, dan merasa mampu agar memberikan bantuan, ada kepedulian dan kesetia kawanan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu dan rentan miskin atau yang kehilangan pekerjaan.” Pungkasnya,(tries)
