Dialogpublik.com, Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 tingkat Kota Bandung berlangsung khidmat di Plaza Balai Kota Bandung, Senin, 27 April 2026. Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” dan diikuti oleh jajaran aparatur sipil negara (ASN) serta unsur Forkopimda.
Upacara dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi, yang mewakili Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.
Asep menyebut, momentum Hari Otonomi Daerah menjadi refleksi penting untuk memperkuat komitmen pelayanan kepada masyarakat.
Ia menyampaikan, otonomi daerah merupakan instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan menghadirkan terobosan dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, semangat otonomi harus mendorong pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dan adaptif.
“Otonomi daerah merupakan momen untuk kita memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya lebih baik lagi. Ini juga menjadi instrumen untuk kita berkarya, berinovasi, dan melakukan terobosan,” katanya.
Asep berharap, melalui otonomi daerah, Kota Bandung dapat semakin maju dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Asep membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam sambutan itu disebutkan bahwa Hari Otonomi Daerah merupakan momentum untuk memperkokoh komitmen dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Otonomi daerah adalah instrumen dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air,” demikian kutipan sambutan tersebut.
Tema tahun ini dinilai mencerminkan kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.
Dalam sambutan tersebut juga disoroti sejumlah tantangan utama pelaksanaan otonomi daerah, seperti belum optimalnya integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi yang masih berorientasi administratif, serta tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
Selain itu, kolaborasi antar daerah dinilai masih perlu diperkuat, terutama dalam menangani isu lintas wilayah seperti transportasi, pengelolaan lingkungan, banjir, hingga sampah.
Pemerintah daerah juga diminta untuk lebih fokus pada pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial, serta memperkuat stabilitas dan ketahanan daerah menghadapi berbagai krisis.
Lebih lanjut, disampaikan pula sejumlah langkah strategis yang perlu menjadi perhatian, di antaranya penguatan ketahanan pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta reformasi birokrasi berbasis digitalisasi.
Tak kalah penting, pemerintah daerah didorong untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang mampu membuka lapangan kerja, termasuk melalui dukungan terhadap UMKM dan sektor informal.
Seluruh pemerintah daerah diingatkan untuk tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran dalam setiap kegiatan pemerintahan, termasuk dalam peringatan Hari Otonomi Daerah.
“Penyelenggaraan kegiatan harus sederhana, tidak berlebihan, serta memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ungkapnya. (rob)
