MESKIPUN Pemkab Bandung selalu mensosialisasikan pelayanan publik jadi prioritas, tetapi kenyataannya tidak berbanding lurus dengan kondisi di lapangan.
Masyarakat merasa kecewa dengan pelayanan instansi di Pemkab Bandung, terutama dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil).
Masyarakat merasa kecewa dengan pelayanan dinas tersebut yang lambat, serta masalah administrasi, termasuk blanko KTP selalu jadi alasan.
” Saya mengajukan permohonan cetak KTP, tetapi sudah satu pekan belum juga selesai. Sewaktu ditanya alasannya, orang Disdukcapil bilang blangko KTP nya tidak ada,” kata warga Cangkuang, Kabupatean beeinisial MF kepada wartawan di Soreang, Rabu (8/1/2025).
” Katanya, blanko itu baru tersedia lagi sekitar pertengahan Februari nanti,” sambungnya.
Dia menjelaskan, permohonan cetak KTP itu dilakukannya baik secara online maupun offline dengan mendatangi mall pelayanan publik di Soreang.
” KTP sebagai identitas diri yang membutuhkan bukan saya saja, tetapi banyak warga yang akhirnya harus kembali dengan tangan kosong karena KTP yang dimohonkannya belum juga beres,” paparnya.
” Kami sangat butuh KTP, karena dibutuhkan dalam pengadministrasian disegala hal, ” sambungnya
Menurutnya, selain persoalan blanko layanan online melalui aplikasi Bandung Digital Sistem (BDS) pun tidak bisa diakses.
Pelayanan yang dilakukan dinas, ujar MF tidak selaras dengan program kerja kepala daerah yang getol mensosialisasikan pelayanan publik secara optimal.
“Optimal bagaimana kalau begini, malah masih bergantung ke pemerintah pusat, khususnya blanko,” jelasnya.
Oleh karena itu, harapnya, Bupati Bandung untuk mengevaluasi sistem pelayanan dinas, khususnya Disdukcapil agar masyarakat tidak kecewa dengan pelayanan di Pemkab Bandung.
“Saya dengar Pak Bupati Bandung banyak menerima penghargaan, diantaranya award pelayanan publiknya terbaik. Tetapi, kenapa pelayanan dari dinasnya masih mengecawakan masyarakat,” imbuhnya. (nk)
