Pj Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dharmawan menegaskan, deteksi dini (early warning) menjadi kunci utama dalam mencegah potensi konflik sosial di Kota Bandung.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2024 di Auditorium Balai Kota, Selasa 17 Desember 2024.
Dalam arahannya, Dharmawan menyampaikan bahwa potensi konflik sosial sering kali dipicu oleh persoalan kecil yang tidak tertangani dengan cepat.
“Potensi konflik sekecil apapun harus segera diidentifikasi dan ditangani sejak dini, terutama di tingkat kewilayahan. Jika dibiarkan, hal-hal kecil ini bisa berkembang menjadi masalah besar yang mengganggu stabilitas kota,” ujarnya.
Menurutnya, Kota Bandung sebagai kota metropolitan dengan keberagaman etnis, budaya, dan kepentingan memiliki kerawanan tersendiri.
“Meski Kota Bandung selama ini dikenal kondusif, kita harus tetap waspada. Jangan sampai konflik muncul dan berkembang. Ini membutuhkan kesiapsiagaan dari seluruh pihak,” katanya.
Selain itu, ia juga berharap, terjalin komunikasi yang efektif dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan konflik.
“Kita perlu pola komunikasi yang baik antara pemerintah, kewilayahan, dan masyarakat. Sinergi ini akan membantu kita meredam potensi konflik sejak dini,” ungkapnya.
Untuk itu, Dharmawan mengajak seluruh perangkat daerah, camat, dan pemangku kepentingan untuk lebih aktif dalam menjaga stabilitas di wilayah masing-masing, terutama menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Saya minta semua pihak berperan aktif menjaga kondusifitas. Mari bersama-sama memastikan perayaan akhir tahun berjalan aman dan nyaman,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung, Bambang Sukardi turut menyampaikan pentingnya peran kewilayahan dalam penanganan konflik.
“Permasalahan yang muncul di wilayah jangan langsung dilempar ke tingkat atas. Selesaikan dulu di tingkat bawah, dan jika perlu kami siap membantu melalui koordinasi lintas sektor,” ungkap Bambang.
Ia memastikan, Kesbangpol akan terus menyosialisasikan kebijakan terkait penanganan konflik agar setiap perangkat daerah memiliki kesamaan langkah dalam menghadapi permasalahan.
“Kita harus memiliki formulasi yang tepat dalam menangani potensi konflik, apalagi menjelang Nataru dan aktivitas masyarakat meningkat,” ujarnya. (rob)
