KETUA DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi bertekad, meningkatkan kedisiplinan Anggota DPRD Kabupaten Bandung, terutama soal kehadiran. Karena hal itu, akan berdampak pada kinerja yang lebih baik.
” Insya Allah itu jadi catatan saya, untuk periode ini kedisiplinan anggota dewan akan ditingkatkan. Karena hal itu, akan berdampak pada kinerja yang lebih baik,” ujar Renie saat dihubungi usai dilantik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bandung periode 2024 – 2029 di Soreang, Kamis (26/9/2024) sore.
Renie yang nampak anggun berbalut kebaya hijau dilantik bersama H.Firman B Somantri sebagai wakil ketua l, H. Thony Fathony Muhammad, (wakil ketua ll) dan Dr. M. Akhiri Hailuki menjadi wakil ketua lll
Seraya mengucapkan terima kasih pada masyarakat Kabupaten Bandung, Politisi PKB ini mengungkapkan, agenda awal sesuasi pelantikan, pihaknya akan menggelar rapat intrenal untuk menetapkan tata tertib (tatib) dan tata beracara DPRD Kabupaten Bandung.
Kemudian membentuk alat kelengkapan dewan (AKD), seperti ; komisi, badan pembuat peraturan daerah (bapemperda), badan anggaran, badan kehormatan (BK) serta badan musyawarah (Bamus).
“Pembentukan AKD itu acuannya tatib, jadi kita akan secepatnya menetapkan tatib yang sebenarnya kemarin sudah kita bahas,” jelas lagislator asal dapil 5 ini.
Selain itu, jelasnya, tatib dan tata beracara juga menjadi koridor anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
AKD jelasnya, juga bisa menjadi tolok ukur kedisiplinan setiap anggota dewan. Selain itu, ajak Renie, para wakil rakyat bisa segera merealisasikan apa yang diinginkan masyarakat.
” Rakyat memilih kita, berharap kita itu bisa merealisasikan apa yang menjadi harapannya. Itu amanah yang harus dilaksanakan,” imbuhnya.
Lebih jauh Renie mengatakan, yang dihadapi Kabupaten Bandung ke depan itu persoalannya cukup besar, seperti bidang pembangunan Ekonomi, sosial dan pendidikan. Itu perlu penanganan semua pihak, termasuk legislatif.
Untuk itu harapnya, selain adanya sinergitas eksekutif dan legislatif, dalam setiap proses pembangunan masyarakat pun harus terlibat.
Kemudian, penetapan anggaran harus lebih bijak, setiap satu rupiah harus memberikan manfaat kepada masyarakat.
Terkait penentuan anggaran, menurut Renie, harus efektif dan setiap program yang diusulkan harus sesuai kebutuhan rakyat. (nk)
