APARATUR Sipil Negara (ASN) dituntut untuk bekerja secara profesional dan proporsional, khususnya yang menyangkut dengan pelayanan publik.
“Mau diterima atau tidak, saat ini ada dugaan telah tetjadi gratifikasi yang di lakukan ASN,”ujar tokoh masyarakat Kabupaten Bandung, H. Asep Badrun Mulyana, SE saat dihubungi via selulernya, Senin (11/2/2019) di Soreang.
Padahal ucapnya, penegak hukum tengah getol – getolnya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), banyak kepala daerah yang akhirnya berurusan dengan hukum, terutama erat kaitannya dengan perijinan.
Selain itu jelas Asep, dugaan pelanggaran terjadi dalam penyalahgunaan kebijakan yang mengarah pada gratifikasi. ” Contoh di dinas teknis, banyak proyek yang kucuran danannya dari APBD, baik penunjukan.maupun dilelangkan,.syarat praktek penyalahgunaan aturan,” imbuhnya.
Dugaan adanya proyek yang diijonkan ucapnya, itu tradisi tetapi jika sebelum anggatan disyahkan sudah di booking dan adanya kesepakatan nilai persentase, itu pelanggaran harua ditindak. ” Miris saya melihat kondisi seperti itu, sudah sistemik dan masif, ” paparnya.
Asep berharap, dengan adanya saran dan kritik dari masyarakat bisa menjadi acuan, minimal dapat mengingatkan ASN agat tidak melanggar aturan atau menyalahgunakan kewenangannya. (hen/bas).
