250 Miliyar Deposito APBD Lamsel, mendapat Sorotan Dari Berbagai Kalangan

PENEMPATAN Dana APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019 sebesar Rp. 250 Miliyar dalam bentuk deposito di BPD Bank Lampung oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dilakukan secara diam-diam, mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Kali ini Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung Gindha Ansori Wayka menanggapi kebijakan deposito APBD tersebut akan menjadi suatu akar masalah yang bisa membesar, Minggu (24/11/2019)

Menurut Gindha Ansori, pengalihan dana APBD dari kode rekening Kas Daerah menjadi Deposito pada dasarnya secara hukum diperkenankan, akan tetapi harus memenuhi mekanisme peraturan, sebagaimana amanah Undang-Undang Pasal 131 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.

“Dengan adanya ketentuan hukum terkait deposito uang daerah ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dan dikaji sesuai UU yang berlaku, hal mendasar yaitu apakah upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mendepositokan APBD tersebut atas dana sementara yang belum digunakan?, apakah dengan deposito ini tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah?, apakah upaya ini dapat mengganggu dan menghambat kinerja daerah dan mempengaruhi kualitas kinerja terhadap pelayanan publik? Pertanyaan tersebut seharusnya terjawab jika Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan membahas atau mengkajinya bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan” Desak Gindha Ansori.

Masih lanjut Gindha Ansori sosok pengacara muda dalam kiprahnya telah berhasil melakukan pendampingan berbagai perkara ditingkat pengadilan, Pemenuhan prasyarat ini sebagai landasan hukum yang benar, kalau alasan deposito ini karena ada dana APBD senilai Rp. 250 Milyar yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur tetapi gagalnya pelaksanaan proyek APBD 2019 karena disebabkan oleh “hacker” yang merusak sistem pelelangan yang telah dijalankan pihak Unit Layananan pengadaan (ULP) dan Pokja Lamsel sehingga 40% Proyek Infrastruktur gagal dilaksanakan, hal ini tidak menjadi alasan hukum pembenar untuk mendepositokan APBD tersebut,

“karena dengan deposito ini jelas akan mengganggu dan menghambat kinerja daerah dan mempengaruhi kualitas kinerja terhadap pelayanan publik karena banyak program tidak terlaksana”, terangnya.

Sambung Gindha Ansori saat dihubungi oleh awak media, menambahkan keanehan sistem kerja Unit Layananan pengadaan (ULP) dan Pokja Lamsel yang hanya diserang “hacker” yang menyebabkan dana APBD nya tidak diserap, Apakah daerah lain tidak? atau ada daerah lain yang belum terpublish terkait persoalan yang sama? dan diduga tidak ada bukti bahwa Unit Layananan pengadaan (ULP) dan Pokja Lamsel bersungguh-sungguh melawan ‘hacker’ yang cukup meresahkan misalkan dengan melaporkan ke penegak hukum atau mengundang ahli pembuat sistem yang dapat memperkuat Unit Layananan pengadaan (ULP) dan Pokja Lamsel sehingga 40 % dana APBD yang tertunda dapat diserap sesuai dengan peruntukannya” tegas Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) tersebut.

Meskipun aturan membolehkan untuk mendepositokan APBD akan tetapi harus memenuhi persyaratan dan mekanisme yang ada lanjut Gindha.

“Kalau ULP dan Pokjanya yang diserang hacker, sehingga dana APBD 40 % tidak terserap kemudian di depositokan dengan menggagalkan proses tender tanpa berupaya untuk membuat sistem ULP dan Pokja yang mumpuni, Maka ini diduga hanya “alibi” Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk mencari alasan pembenar bahwa deposito ‘halal untuk dilakukan’ dengan cara memanfaatkan sistem yang diduga dapat saja dibuat sendiri. Sehingga upaya ini meskipun diperkenankan secara hukum justru upaya ini bertolak belakang dan harus diungkap karena diduga melanggar hukum meski deposito tersebut diperkenankan secara hukum karena cacat prosedural dan administrasi”.

Melalui telekompersnya Koordinator Presidium KPKAD Lampung menyampaikan bahwa deposito APBD Lampung Selatan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 131 Ayat (1) Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah karena diduga tidak memenuhi kriteria sebagai dana milik Daerah yang sementara belum digunakan, diduga mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, menggangu tugas daerah serta menyebabkan kualitas pelayanan publik menjadi rendah karena program sudah dianggarkan akan tetapi gagal dilakukan.

Sebagai Praktisi Hukum dan Pihak yang concern terhadap penggunaan anggaran daerah, Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) mendesak agar penegak hukum Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan kewenangan masing-masing untuk mulai melakukan penyelidikan atas hal ini, karena menurut hemat kami diduga proses deposito ini janggal, (Seno Aji)

dialogpublik.com